Lembaga riset IndoStrategi merilis hasil survei evaluasi terkait program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Survei ini dilakukan pada 15 Oktober hingga 15 November 2025.
Survei ini melibatkan 510 responden dari 34 Provinsi di Indonesia, yang mewakili 104 lembaga pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan.
“Di setiap jenjang pendidikan diambil 5 orang yang mewakili guru (2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan), 2 murid (satu laki-laki dan 1 perempuan), 1 perwakilan dari orang tua. Evaluasi dilakukan dengan mengirimkan kuesioner dalam bentuk pertanyaan terbuka dan tertutup,” kata Direktur Riset IndoStrategi, Ali Noer Zaman, di Jakarta, Senin (24/11).
Adapun survei ini terkait evaluasi publik terhadap program prioritas Kemendikdasmen yang mencakup:
1. Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
2. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
3. Pendekatan Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)
4. Mata Pelajaran Pilihan: Koding dan Kecerdasan Artifisial (AI)
5. evaluasi berbasis Tes Kemampuan Akademik (TKA)
Ali Noer mengatakan keseluruhan data dalam evaluasi menunjukkan bahwa penerimaan publik terhadap program-program Kemendikdasmen, seperti SPMB, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Deep Learning, Koding dan AI, serta Tes Kemampuan Akademik, secara umum berada pada tingkat yang tinggi, terutama di kalangan guru dan orang tua.
“Pada program SPMB misalnya, guru menunjukkan awareness sebesar 95%, optimisme 90%, dan dukungan 88%; orang tua 90%, 89%, dan 87%; sedangkan murid hanya mencapai 85%, 82%, dan 78%. Pola serupa terlihat pada program lainnya, meskipun dengan variasi tingkat penerimaan,” kata dia.
Ali Noer melanjutkan Program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat memiliki penerimaan tertinggi di semua kelompok, dengan guru mencatat awareness 94,8%, optimisme 92,3%, dan dukungan 93,5%; orang tua 84,5%, 94,2%, dan 90,5%; serta murid 87,9%, 88,2%, dan 85,5%.
Sedangkan Program Deep Learning menunjukkan kesenjangan pada kelompok murid, terutama dalam aspek dukungan yang hanya 41,5%, jauh tertinggal dari guru yang berada pada 93% dan orang tua 84%.
“Program Koding dan AI juga memperlihatkan perbedaan, dengan orang tua memiliki pemahaman terendah pada 51,2%, sementara guru berada pada 72,5% dan murid 60,5%. Program Tes Kemampuan Akademik mencatat penerimaan paling rendah secara keseluruhan, terutama pada murid yang hanya memiliki awareness 48,1%, optimisme 38%, dan dukungan 50%,” kata dia.
“Sumber informasi yang digunakan oleh responden juga memperlihatkan pola yang jelas. Guru memiliki akses informasi paling kuat, terutama melalui jalur sosialisasi resmi yang mencapai 86,8%. Orang tua mengikuti dengan 68,6%, sementara murid hanya 74%. Dalam aspek pemberitaan formal, murid tertinggal jauh pada 22,2% dibanding guru 44,6% dan orang tua 34%,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan hasil survei ini menunjukkan bahwa akses informasi murid masih terbatas dan memerlukan penggunaan kanal yang lebih sesuai dengan perilaku digital mereka.
“Secara keseluruhan, program-program pemerintah mendapat penerimaan yang baik dan kepercayaan yang kuat di berbagai kelompok masyarakat. Namun, terdapat kebutuhan untuk merancang pendekatan yang lebih terarah, terutama untuk murid dan wilayah luar Jawa, agar implementasi program dapat berjalan lebih merata dan efektif di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Lembaga riset IndoStrategi turut memberikan sejumlah rekomendasi, yakni:
1. Pemerintah perlu membangun strategi komunikasi yang lebih tersegmentasi dan berorientasi pada murid sebagai penerima manfaat yang utama.
2. Perbedaan signifikan antara wilayah Jawa dan Luar Jawa menuntut kebijakan diferensiasi dengan penekanan pada pemerataan kualitas dan implementasi.
3. Pemerintah perlu memosisikan guru sebagai motor percepatan implementasi program di lapangan.
4. Keterlibatan orang tua perlu diperkuat melalui sistem komunikasi yang lebih personal, terstruktur, dan berkelanjutan.
5. Program teknologi pendidikan seperti Deep Learning, Coding, Al, dan TKA memerlukan penyederhanaan konten serta alat bantu pembelajaran yang lebih aplikatif.
6. Pemberitaan resmi dan kanal sosialisasi pemerintah perlu diperkuat karena akses terhadap saluran informasi formal masih rendah terutama pada murid.
7. Terakhir, pemerintah perlu membangun mekanisme partisipasi publik yang memungkinkan murid, guru, dan orang tua dilibatkan dalam evaluasi dan penyempurnaan program.
Penulis : Raga Imam
Editor : Wisnu Prasetyo
Reporter : Amira Nada Fauziyyah
Artikel ini telah terbit di
Survei IndoStrategi Terkait 5 Program Kemendikdasmen: Penerimaan Publik Tinggi | kumparan.com
