Jakarta, 29 April 2025 — IndoStrategi, sebuah lembaga riset independen merilis laporan evaluasi terhadap kinerja Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah genap berjalan selama enam bulan sejak dilantik pada Oktober 2024.
Hasil riset ini menunjukkan bahwa secara umum, kinerja pemerintahan dinilai dalam kategori “sedang”, dengan skor rata-rata 3,54 dari skala penilaian 1–5. Adapun penilaian dilakukan berdasarkan tiga parameter utama: efektivitas kebijakan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan kepemimpinan para menteri.
Ali Noer Zaman, Direktur riset IndoStrategi mengatakan bahwa riset ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan triangulasi data dari dokumen kebijakan nasional (Asta Cita dan RPJMN 2024–2029), kuesioner kepada 67 ahli multidisipliner, dua kali Focus Group Discussion (FGD) kepada 14 ahli multidisipliner, serta kajian media dan riset lain yang relevan. Ali juga menambahkan, pemilihan responden dilakukan dengan Teknik pengambilan sample purposive sampling di mana para ahli di pilih dari Pendidikan dan pengalaman mereka di bidang-bidang tertentu.
Stabilitas Cukup, Tapi Demokrasi dan Transparansi Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Evaluasi kinerja Presiden dan Wakil Presiden dalam menangani isu-isu krusial menunjukkan bahwa stabilitas politik dan keamanan (skor 3,71), pengendalian harga (3,68), dan pemberantasan korupsi (3,61) dinilai paling menonjol. Namun skor untuk demokrasi (3,47), transparansi (3,44), dan penciptaan lapangan kerja (3,41) masih menunjukkan tantangan yang signifikan. Secara keseluruhan, aspek-aspek tersebut menandakan bahwa meski ada upaya mempertahankan stabilitas, reformasi struktural dan keberpihakan pada isu-isu sosial-politik belum sepenuhnya terlihat.
Menteri Berkinerja Terbaik
Menurut penuturan Ali yang juga lulusan Universitas Aix-Marseille, Perancis ini, terdapat sepuluh menteri dengan skor kinerja tertinggi dalam enam bulan pertama Kabinet Merah Putih. Menteri-menteri ini mendapat nilai tinggi berkat kejelasan arah kebijakan, kemampuan tata kelola yang efisien, dan gaya kepemimpinan yang dianggap responsif dan komunikatif. Menteri-menteri dengan kinerja terbaik antara lain:
1. Abdul Mu’ti (Pendidikan Dasar dan Menengah) – 4,20
2. Amran Sulaiman (Pertanian) – 4,15
3. Dudy Purwagandhi (Perhubungan) – 4,09
4. Dodi Hanggodo (Pekerjaan Umum) – 4,08
5. Nasaruddin Umar (Agama) – 4,07
6. Sri Mulyani (Keuangan) – 4,03
7. Budi Gunadi Sadikin (Kesehatan) – 3,96
8. Raja Juli Antoni (Kehutanan) – 3,89
9. Fadli Zon (Kebudayaan) – 3,88
10. Prasetyo Hadi (Sekretariat Negara) – 3,69
Kinerja Kementerian Koordinator
Dari tujuh kementerian koordinator, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) mendapat skor tertinggi (3,50), sementara Pratikno (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) memperoleh skor terendah (3,05). Penilaian ini menyoroti masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan minimnya dampak kebijakan pada masyarakat luas, khususnya dalam bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan.
Catatan dan Rekomendasi
Riset ini menyoroti sejumlah tantangan utama yang masih dihadapi pemerintah, mulai dari lemahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga, hingga partisipasi publik yang belum optimal dalam proses kebijakan. Menurut Visna Vulovik, Managing Director IndoStrategi, inovasi di bidang pendidikan tinggi, hak asasi manusia (HAM), dan pemberdayaan masyarakat masih tergolong minim. “Selain itu,kesenjangan kinerja antara kementerian teknis dan kementerian sosial turut menjadi hambatan dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan merata,” ungkap Visna.
Selain itu, Visna juga menuturkan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintahan PrabowoGibran sebagai langkah awal dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan publik. Pertama, penting bagi pemerintahan mendatang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di seluruh sektor, guna membangun kepercayaan publik dan memperkuat tata kelola yang bersih. Kedua, IndoStrategi menekankan perlunya penguatan kepemimpinan publik di kalangan para menteri agar lebih adaptif terhadap dinamika perubahan dan proaktif dalam menghadapi tantangan kebijakan. Ketiga, reformasi tata kelola pemerintahan perlu didorong melalui pendekatan berbasis data serta pemanfaatan teknologi digital demi efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Terakhir, kebijakan yang dihasilkan harus berlandaskan pada kebutuhan nyata masyarakat, dengan perhatian khusus pada sektor sosial, pendidikan, dan pemajuan hak asasi manusia. []
